Atasi Kebakaran Hutan dengan Profesional

27-07-2017 / KOMISI VI

Setidaknya sudah ada 70 titik kebakaran hutan yang kini kembali terdeteksi. Pemerintah didesak segera mengatasi kebakaran hutan ini dengan cara profesional. Pemadaman api lewat udara dipandang sangat efektif daripada harus mengerahkan tentara yang memadamkan lewat darat.

 

Dengan kebakaran hutan ini, unsur hara tanah juga musnah. Ini mengakibatkan tanah kehilangan kesuburannya. Belum lagi satwa dan tumbuhan endemik Indonesia yang musnah bersama lenyapnya hutan itu. Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyerukan pemerintah menyiapkan pencegahan dengan lebih baik, agar kebakaran hutan tak terus terjadi. Apalagi, selama ini tak ada tersangka di balik kebakaran hutan yang terjadi di tanah air.

 

“Hutan tropis jadi asset dunia yang tidak dimiliki negara lain. Pemerintah harus lakukan pencegahan sejak dini seperti dilakukan pemerintah Malaysia yang menyiapkan pipa-pipa air untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Dan musim kemarau sangat rawan terjadi kebakaran hutan,” ungkap Bambang di ruang kerjanya, Rabu (26/7/2017).

 

Pemerintah Malaysia dan Singapura, bahkan telah menawarkan bantuan untuk memadamkan api yang memusnahkan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Dua negara jiran tersebut sangat berkepentingan membantu Indonesia, karena dampak asap dari kebakaran hutan sudah mengganggu aktivitas warga di dua negara tersebut. Menurut anggota F-Gerindra ini, sebaiknya pemerintah Indonesia menerima dengan baik tawaran bantuan dari kedua negara, agar kebakaran tidak meluas.

 

“Pemerintah tak perlu lagi mengambinghitamkan masyarakat yang membakar lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan. Luas hutan di Indonesia menyusut dari 120 juta hektar tinggal 80 juta hektar saja,” terang Bambang. Kebakaran hutan, sambung politisi dari dapil Jatim I itu, sudah sering terjadi. Bila kebakaran tak bisa diatasi juga, sebaiknya Menteri Kehutanan diganti saja. Presiden Jokowi sendiri sebagai ahli kehutanan, mestinya sangat paham tata kelola hutan tropis. (mh/sc) Foto: jayadi/jk

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...